Pemprov Batasi Pengeboran Air Tanah

22

SEMARANG-Masalah kerusakan lingkungan berupa menurunnya kualitas air tanah (intrusi air laut) yang diikuti pula oleh penurunan tanah di wilayah pantai utara Jateng di nilai semakin meresahkan, terutama yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Pemprov Jateng melalui Dinas ESDM sedang berusaha membatasi upaya pengeboran air tanah, karena selama ini telah terjadi eksploitasi air tanah besar-besaran. Jika tidak segera dibatasi maka akan terjadi penurunan permukaan tanah, terutama di Kecamatan Semarang Utara.

Kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah Dinas ESDM Jateng, Bambang Mandala Putra menegaskan, eksploitasi air tanah di Kota Semarang harus dihentikan karena sudah masuk zona merah.”Beberapa daerah di Kota Semarang sudah dalam tahap memprihatinkan, sebab penurunan permukaan tanah mencapai 25 cm, terutama di daerah Kaligawe dan sekitarnya,” ujarnya dalam Diskusi Prime Topic Moratorium Air Tanah di Quest Hotel, Jumat Sore (24/11).

Bambang menambahkan, penurunan permukaan tanah  juga mulai terlihat di kota lain seperti Tegal, Pekalongan, Surakarta, Jepara dan faktor utamanya adalah karena tidak terkontrolnya eskplorasi air tanah.Pemerintah juga telah menghentikan proyek pengeboran air tanah di sejumlah kawasan, seperti  wilayah industri maupun pelabuhan yang kini sudah memasuki level berbahaya. “Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini bahwa industri hanya diperbolehkan menggunakan air tanah jika melakukan pengeboran lebih dari 150 meter ke dalam tanah. Ditambah, zona konservasi juga telah disiapkan untuk memulihkan area terdampak,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, penurunan air tanah di Jateng sudah dalam tahap yang berlebihan. Untuk itu pihaknya pada bulan Desember akan mengesahkan peraturan daerah tentang air tanah. “Kami beserta Dinas ESDM sudah membuat beberapa peraturan tentang pengambilan air tanah, saat ini masih banyak pabrik ataupun hotel yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan industri,” ujarnya. (vit)