Komisi IX DPR RI Kunker ke PMI Jateng

9

SEMARANG-Komisi IX DPR RI kemarin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/11). Kunjungan terkait uji publik terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Kepalangmerahan dengan dihadiri PMI, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Basarnas, Tagana, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jateng di Pusdiklat PMI Provinsi Jawa Tengah, Sambiroto.

Kunker kemarin bermaksud untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder khususnya di Jawa Tengah yang nantinya akan menjadi bahan masukan bagi Panitia Kerja (Panja)Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan DPR RI dalam menyempurnakan RUU tersebut. “Melalui kunker ini, Panitia Kerja RUU Kepalangmerahan diharapkan dapat memperolah masukan bagaimana pengaturan tentang kegiatan kemanusiaan, perhimpunan nasional dan kerjasama dalam bidang kepalangmerahan baik antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat, serta bentuk koordinasi dan kerja sama antara perhimpunan nasional dengan organisasi kemanusiaan lainnya,” terang Syamsul Bahri, Ketua Tim Panja yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI.

Dikatakan,sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kunker ini adalah mendapatkan masukan guna penyempurnaan draft RUU tentang Kepalangmerahan. Provinsi yang dijadikan daerah kunjungan adalah salah satu provinsi yang dianggap sudah melakukan kegiatan kepalangmerahan dengan baik termasuk dalam hal penanggulangan bencana, imbuh Syamsul yang juga politisi Partai Golkar.

Syamsul berharap, UU ini nantinya dapat menjadi payung hukum dalam pemberian bantuan kemanusiaan. “Kami optimis UU ini dapat disyahkan pada masa sidang tahun, sehingga lembaga-lembaga kemanusiaan lain dapat melakukan sinergitas yang baik,” harap Syamsul didampingi Nurmansah E Tanjung (FPDIP), Betti Shadiq Pasadigoe (FPG), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), Haerudin (FPAN), Siti Masrifah (FPKB) dan Okky Asokawati (FPPP).

Ketua PMI Jawa Tengah, Imam Triyanto menjelaskan, gerakan kemanusiaan yang dimaksud adalah gerakan kepalangmerahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan berdasarkan prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. “Lambang Palang Merah dan bulan sabit merah merupakan lambang yang ditetapkan sebagai tanda pembeda bagi para petugas penolong korban peperangan sebagaimana diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949,” jelas Imam saat berdialog dengan Panja DPR. (04)