Oesman Sapta : Perkuat Sinergi DPD RI dan Pers

32
MEMAPARKAN - Ketua DPD RI Oesman Sapta, tengah memaparkan pandangan dalam ‘Press Gathering dan Refleksi Akhir Tahun Anggota DPD RI dan Media’ di Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang,Minggu (17/12) malam. Foto R04

SEMARANG- Sinergi antara lembaga pers dan  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, tentang kinerja DPD RI dalam menjalankan fungsi dan perannya.

“Saya mohon pers dapat menyuarakan dengan tulus ikhlas dan jujur tentang keberadaan dan kewenangan DPD RI, kebutuhan DPD, kebutuhan masyarakat akan DPD di daerah, serta keterwakilan DPD,” papar Ketua DPD RI Oesman Sapta, dalam ‘Press Gathering dan Refleksi Akhir Tahun Anggota DPD RI dan Media’ di Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang,Minggu (17/12) malam.

Senator dari Kalimantan Barat tersebut menyampaikan bahwa Indonesia akan makmur,jika media ikut membantu dalam memberitakan dan menyebarluaskan informasi yang ada. “Saya yakin Indonesia akan makmur, medialah yang dapat menangkap sinyal ini dan menyampaikan ke daerah, kami hanya mendorong. Kami tulus mengangkat daerah masing-masing, tapi apa gunanya jika media tidak menyuarakan itu,”lanjutnya.

Lebih lanjut Oesman mengharapkan dukungan media massa untuk mensosialisasikan kinerja DPD RI hingga ke masyarakat pelosok. Ia juga mengatakan DPD RI tidak akan bangkit jika pers tidak memberdayakan. “Keberadaan DPD RI ini penting demi untuk kemajuan Indonesia. Kemakmuran Indonesia akan terwujud jika daerah-daerah juga makmur. Ini sebabnya, DPD RI ingin agar seluruh daerah yang ada di Indonesia ini maju dan berkembang, memberi lapangan kerja, serta membangun infrastruktur,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama pria yang pernah menjabat sebagai wakil ketua MPR RI periode 1999-2004  ini, juga berharap pada 2018 mendatang, para anggota DPD RI mempunyai rasa kebersamaan yang lebih kuat dan erat, untuk berjuang bagi kepentingan daerah-daerah. “Selama 2017 ini, DPD RI secara faktual belum banyak menghasilkan kinerja yang bisa menyentuh masyarakat daerah. Ada hal-hal kecil yang sudah dihasilkan tapi belum sebanding dengan kepentingan masyarakat, karena itu kita memerlukan kesadaran nasional bahwa DPD RI adalah perintah UUD,” tegasnya.

Sementara dalam diskusi press gathering DPD RI tersebut, tiap pimpinan alat kelengkapan mempresentasikan kinerja selama 2017 dan target yang akan dicapai pada 2018 mendatang. Ketua Komite I Akhmad Muqowam menjelaskan, bahwa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan Komite I pada 2017 ada beberapa aspek. Diantaranya, pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Program Reforma Agraria, RUU Tentang Daerah Kepulauan, Penataan Daerah, dan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pihaknya menilai bahwa masih banyak persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang. Seperti misalnya UU tentang Desa, yang masih ada masalah regulasi berupa peraturan pelaksana di bawah UU Desa mulai dari PP, Perpres, dan Permen yang  tidak sinkron.”Peraturan yang ada berbeda-beda, sehingga menimbulkan kerancuan penafsiran dan kebingungan dalam implementasi. Ini perlu kita sampaikan kepada pemerintah,” jelas Muqowam.

Selanjutnya Wakil Ketua Komite II Aji Muhammad Mirza Wardana memaparkan tentang UU Geologi dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Komite II juga melakukan pengawasan UU Pangan dan UU Penerbangan.”Kami melihat transportasi ke daerah sangat minim terutama daerah pedalaman,” ujar senator dari Kalimantan Timur ini.

Ketua Komite II Parlindungan Purba menambahkan pihaknya juga fokus pada pertanian khususnya pupuk subsidi. “Kami komit langsung ke pertanian, bahkan jika menteri pertanian ke daerah, mengikutsertakan kita,” kata senator Sumatera Utara ini.

Paparan selanjutnya dari Ketua Komite III Fahira Idris. Dijelaskan tentang capaian komite yang dipimpinnya, dalam menghasilkan draft RUU Ketahanan Keluarga, Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,  hingga Pengawasan atas pelaksanaan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.Termasuk UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan program pada 2018 mendatang,pihaknya akan menginisiasi pembentukan RUU Perlindungan Pasien dan RUU Perubahan UU Guru dan Dosen.

Terakhir paparan disampaikan Ketua Komite 4 Ajiep Padindang, yang menyampaikan sejumlah hasil fokus kerj,diantarannya tentang formulasi baru Dana Alokasi Umum yang menjadi pertimbangan Dana Transfer Daerah, UU tentang Keuangan Negara, Pengawasan terhadap pelaksanaan UU BUMN, hingga tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Provinsi Jateng Sri Puryono, Bupati Kabupaten Semarang Mundjirin, sejumlah tokoh masyarakat dan para anggota DPD RI.R04