Pola Pembangunan dari Desa, Pak Dirman Bertekad Dirikan Akademi Perangkat Desa

30
MEMAPARKAN - Bakal calon gubernur Jateng Sudirman Said, dalam acara Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jateng, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Sabtu (3/2) malam.

BANDUNGAN – Bakal calon gubernur Jateng Sudirman Said bertekad akan mendirikan Akademi Perangkat Desa. Nantinya, wadah pendidikan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kompetensi perangkat desa di Jateng.

“Saya menginginkan berdirinya akademi perangkat desa. Ini bukan karena ingin menggaet panjenengan, namun ini karena ini menjadi kegelisahan saya,” kata Pak Dirman,panggilan akrabnya, dalam acara Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jateng, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Sabtu (3/2) malam.

Pasangan Ida Fauziyah di Pilgub Jateng 2018 tersebut mengatakan pola pembangunan harus dilakukan dari desa. Bukan sekadar infrastruktur, namun pembangunan sumber daya manusia juga perlu mendapat perhatian lebih.

Lebih jauh dipaparkan, sebagai gubernurnya orang miskin dan orang desa, Sudirman menandaskan Akademi Perangkat Desa ini nantinya akan menggembleng para perangkat desa, agar kemampuannya meningkat.

“Untuk jadi seorang kepala kepolisian, secara personal anggota itu harus sekolah, menjadi kepala TNI juga harus sekolah. Nah, perangkat desa ini harus ada sekolahnya juga. Setelah terpilih, perangkat desa masuk ke akademi. Agar bisa mengelola desa, keuangan desa, dan lainnya dengan baik,” sambung Pak Dirman di hadapan pengurus dan anggota PPDI dari 29 kabupaten di Jateng.

Lebih lanjut Pak Dirman menyampaikan. Selama ini banyak perangkat desa yang kebingungan dalam mengelola dana desa, baik ketika operasional maupun pelaporan. Untuk itu, dirinya menilai perlu ada pendampingan agar kepala desa tidak terkena kasus hukum, karena keridaktahuannya dalam pengelolaan dana desa.

“Jangan sampai niatnya baik dan mulia, namun karena ketidaktahuan atas pengelolaan dana desa,justru menjadi persoalan dikemudian hari. Untuk itu perlu pendampingan,” tandas mantan Menteri ESDM tersebut.

Dirinya juga menandaskan, dari segi dana bantuan desa, pihaknya juga berupaya agar dapat ditingkatkan. harapannya, besaran anggaran tersebut bisa mendekati atau sama dengan dana bantuan desa di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dijelaskan, Pemprov Jabar selama ini mengalokasikan dana bantuan desa dari APBD sebesar Rp 120 juta per desa pertahun, Jawa Timur Rp 100 juta, sementara di Jateng sekitat Rp 30 juta per Tahun.

“Maka harus ada pendampingan. Didampingi secara hukum maupun managerial keuangan. Mari kita bangun Jawa Tengah bersama, harapannya rakyat juga makmur bersama,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua PPDI Jateng Teguh Wardoyo, mengatakan dari 29 Kabupaten yang ada di Jateng, terdapat 7.809 desa dengan jumlah perangkat desa mencapai 80.682 orang. Namun sejauh ini, para perangkat desa tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Dari Permendagri, Pergub sampai Perbub tidak pernah berpihak pada perangkat desa,” katanya.

Padahal, katanya, perangkat desa melaksanakan tugas semua kementerian. Selain itu juga merangkap sebagai tokoh masyarakat. Perangkat desa dalam bentuk apapun memiliki peran yang sangat strategis. “Kita berharap ada perubahan sehingga kami, para perangkat desa ini juga mendapatkan perhatian,” tadasnya. B02