Berlakunya UU No 18/2017, P3MI Dilarang Merekrut PMI Langsung ke Masyarakat

160
MEMAPARKAN - Direktur PPTKLN Kementerian Ketenagakerjaan R Soes Hindharno saat memaparkan materi dalam Rakor Penempatan dan Perlindungan PMI Jateng, yang digelar Disnakertrans Jateng di Solo,Karanganyar, 14-15 Februari lalu.

SOLO – Seiring berlakunya UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), menggantikan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, ada beberapa poin krusial yang harus diperhatikan.

“Pemerintah melalui UU No 18/2017 berupaya untuk lebih melindungi PMI yang ada di luar negeri. Perlindungan tersebut mulai dari hilir hingga hulu. Hal ini tidak lepas dari sejumlah persoalan, yang masih kerap menimpa para penyumbang devisa tersebut,”papar Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, R Soes Hindharno dalam Rakor Penempatan dan Perlindungan PMI Jateng, yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng di Solo,Karanganyar, 14-15 Februari lalu.

Poin pertama, lanjut Soes, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau dulu dikenal dengan PJTKI hanya berperan menjadi travel agen. Jika ada permintaan order PMI, mereka harus datang ke Disnaker, untuk meminta data pekerja sesuai dengan  kebutuhan yang diminta.

Dengan aturan tersebut, P3MI tidak diperkenankan lagi untuk mendatangi langsung para calon PMI, kemudian mengurus segala perizinan termasuk KTP. “Jadi ketika P3MI mendapat order, mereka akan datang ke Disnaker. Oleh Disnaker, mereka akan diberi data para pekerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi PMI yang direkrut ini benar-benar berkompeten di bidang tersebut. Tidak asal-asalan,” tandasnya.

Tidak hanya itu, jika dahulu pelatihan tenaga kerja dilakukan oleh P3MI/PJTKI, maka aturan yang baru,seluruh pelatihan terhadap PMI harus dilakukan oleh pemerintah daerah.“Ini juga menjadi upaya kita dalam perlindungan PMI. Dulu sering kita temukan, perusahaan melaksanakan pelatihan terhadap pekerja, namun ternyata mereka harus bayar. Jadi belum berangkat kerja, mereka ini sudah punya hutang ke PJTKI. Ini kan tidak bener, jadi kita tegaskan dalam aturan yang baru,” paparnya, didampingi Kepala Disnakertrans Jateng Wika Bintang.

Lebih lanjut, Soes juga menandaskan, sekarang ini PMI juga tidak dapat dibebani biaya penempatan. Jika terjadi penyimpangan, maka pelaku atau oknum yang meminta biaya tersebut bisa dituntut ke pengadilan.

“Namun seiring dengan tidak adanya biaya penempatan tersebut, seluruh kebutuhan harus dilengkapi sendiri oleh PMI tersebut. Misalnya paspor, untuk dapat bekerja di luar negeri diperlukan paspor sebagai tanda pengenal. Tentu mereka mengurus dan membayar sendiri. Ini tidak kita sebut pembebanan biaya, namun masuk dalam syarat. Aturannya sedang kita buat,” terangnya, dihadapan perwakilan Disnakertrans Kab/Kota se-Jateng dan P3MI di Jateng.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menghilangkan penampungan PM3I. Hal ini dalam upaya untuk lebih memanusiakan para calon pekerja. “Namun memang ada kendala di lapangan, misalnya dari waktu kedatangan P3MI hingga keberangkatan tentu ada jedanya. Waktu jeda ini, mereka akan tinggal dimana? Jadi untuk saat ini, penampungan masih kita izinkan hingga menunggu aturan turunan baru. Pada prinsipnya, PMI bukan obyek, bekerja merupakan pilihan, sehingga mereka bukan lagi dagangan, bukan komoditi,” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Kemenlu RI serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).R01