Capai Sasaran Program, BKKBN Jateng Tetapkan Strategi KKBPK

14

SEMARANG – Memperkuat implementasi program KKBPK, terutama meliputi lima aspek yakni kuantitas, kualitas, mobilitas, data dan informasi, serta penyerasian kebijakan penduduk, maka diperlukan penguatan pelaksanaan program melalui penetapan strategis BKKBN periode 2015-2019.

“Lima sasaran tersebut meliputi turunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-19 tahun, meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern, menurunnya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya jumlah peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, serta menurutnya angka putus pakai kontrasepsi,” papar Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Wagino, dalam Pra Rapat Koordinasi Daerah 2018, yang digelar BKKBN Jateng di Hotel Patra Semarang Convention, Selasa (20/3).

Selain adanya sasaran strategis yang akan dicapai sampai 2019, telah ditetapkan pula sasaran KKBPK, yang diharapkan dapat tercapai pada 2018 ini. “Selama 2017, berdasarakan hasil RPJMN capaian kontrak kerja untuk sasaran strategis capaian TFR 2,46 dan mencapai 2,3 menurut Sensus Data Kesehatan Indonesua (SDKI) 2017, dari target 2,22 yang sudah ditetapkan. Demikian juga dengan CPR mencapai 65,7 (SDKI 2017) dari target 62,00 hingga unmet need mencapai 11,71 dari target 9,1,” tandasnya.

Dari hasil tersebut, pada 2018 ini pihaknya sudah menetapkan sasaran strategis dan program, sebagai kontrak kinerja Provinsi Jateng dalam pelaksanaan KKBPK. “Untuk mencapai sasaran tersebut, akan kita lakukan berbagai program dan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari total pagu APBN di Perwakilan BKKBN Jateng sebesar Rp 552.725.110.000, sekitar 15 persen atau Rp 83,539 miliar dialokasikan pada kegiatan di 35 kabupaten/kota di Jateng. Prioritas terbesar ada pada dukungan penggerakan KB MKJP, kemitraan dan pengadaan alat kontrasepsi,” tandas Wagino.

Selain dari pagu anggaran itu, seluruh kabupaten kota di Jateng juga masih mendapat Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB yakni DAK Fisik senilai Rp 30,258 miliar dan Bantuan Operasional KB sebesar Rp 159,633 miliar. Pihaknya juga berharap tetap ada dukungan anggaran yang memadai dari APBD.

“Dengan anggaran yang ada diharapkan dapat saling melengkapi, sinergis dan akan mempercepat capaian tercapainya berbagai anggaran yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan nasional dan mempertimbangkan kebutuhan provinsi serta kabupaten/kota,”pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Perencanaan dan Pengendalian Penduduk BKKBN RI Beni Benu. R01