2017, Angka Kelahiran Total di Jateng Turun

175

SEMARANG – Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran di Jateng, pada 2017 mengalami penurunan disbanding 2016. Tercatat pada 2016 TFR mencapai 2,5, sedangkan pada 2017 menjadi 2,3. Angka tersebut lebih rendah dari TFR nasional yang masih berada pada angka 2,4 sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017.

“Kami sampaikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh pengelola dan petugas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) atas capaian TFR , yang secara nasional juga menurun dari 2,6 pada SDKI 2016 menjadi 2,4 pada SDKI 2017,” papar Kepala Biro Kepegawaian BKKBN RI Djusni Meirida mewakili Plt Kepala BKKBN RI Sigit Priohutomo , dalam Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Ghradhika Bhakti Praja, Rabu (21/3).

Ditambahkan, khusus Jateng, kondisi capaian SDKI 2017 sudah mencapai TFR 2,3 dengan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) 65,7. Suatu capaian yang baik di atas rata-rata nasional.
Hal senada juga disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Jateng Wagino, diterangkan jumlah peserta KB aktif hingga Desember 2017 sebanyak 76,89 persen, dengan kontribusi KB perempuan 96,84 persen, dan laki-laki hanya 3,16 persen. Sementara, peserta KB baru hanya 53,16 persen dari perkiraan permintaan masyarakat sebanyak 1.544.366 jiwa.

“Dari jumlah peserta KB baru, 95,77 persen perempuan, dan laki-laki 4,23 persen. KB yang terbanyak digunakan KB suntik sebesar 53,06 persen. 57,37 persen pelayanan KB dilakukan di pelayanan pemerintah. Disatu sisi, pengetahuan pasangan usia subur mengenai alat kontrasepsi modern perlu menjadi perhatian serius. Ini yang juga menjadi prioritas kita,” terangnya.

Sementara, Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko menandaskan, program keluarga berencana sangat penting dan strategis. Sebab, berkaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Untuk menciptakan kualitas SDM yang bagus, ditentukan sejak anak berada di dalam kandungan. Jika saat di kandungan gizinya sudah tidak terpenuhi, besar kemungkinan anak menderita stunting atau kekurangan gizi kronis. Akibatnya antara lain, tubuh anak pendek, terjadi penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan kecerdasannya terganggu,” tandasnya.

Keberadaan posyandu yang berada pada tingkat bawah, imbuh dia, memberikan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas SDM dari sisi hulu. Seperti pelayanan KB, pemeriksaan ibu hamil, dan penimbangan balita. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tandas dia, senantiasa berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintahan di tingkat paling bawah agar masalah tersebut bisa terus berkurang. R01