Partai Golkar Jateng Penuhi Keterwakilan 30 Persen Caleg Perempuan

38
KETERWAKILAN PEREMPUAN - Ketua KPPG Jateng Bidang Kaderisasi, Organisasi Daerah, Kajian Kebijakan dan Infokom, Padmasari Mestikajati disela Orientasi Kegiatan Fungsionaris DPD Partai Golkar Jateng di Plaza Hotel Semarang, Minggu (6/5).

SEMARANG – Sesuai dengan pasal 245 dan pasal 246 ayat 2 dalam UU Nomor 7/2017 sebagai hukum formal pelaksanaan Pemilu 2019,setiap parpol diwajibkan memenuhi 30 persen jumlah calon legislatif (caleg) perempuan.

Tidak hanya akumulatif jumlah caleg perempuan secara total daerah pemilihan (dapil), namun juga di tiap dapil wajib memuat paling kurang 30 persen perempuan dalam daftar calon.  Aturan tersebut, membuka peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih tinggi di tiap dapil.

“Aturan berubah sejalan perubahan UU Pemilu pada 2008 dan 2012, yang mengatur lebih rinci kebijakan afirmatif. Selain pencalonan minimal 30 persen, juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Sejauh ini, jumlah tersebut sudah kita penuhi,” papar Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jateng Bidang Kaderisasi, Organisasi Daerah, Kajian Kebijakan dan Infokom, Padmasari Mestikajati disela Orientasi Kegiatan Fungsionaris DPD Partai Golkar Jateng di Plaza Hotel Semarang, Minggu (6/5).

Diterangkan, dari sebanyak 360 bacaleg dari Partai Golkar Jateng, sebanyak 30 persen diantaranya dari kaum perempuan. Keberadaan bacaleg perempuan ini, dipastikan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kuota dan syarat Pemilu, namun benar-benar sosok yang berkompeten.

“Para bacaleg perempuan ini, benar-benar mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai calon wakil rakyat. Mereka ini juga ikut serta dalam kegiatan orientasi ini, sebagai bagian dari penguatan dan pembekalan dalam proses pencalonan,” terangnya.

Dirinya menilai keberadaan perempuan dalam legislatif, sangat penting karena selain mewakili suara dari masing-masing daerah pilihan (dapil), mereka juga mewakili suara perempuan. “Saat ini masih banyak persoalan yang ada di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan perempuan. Seperti kesehatan, perekonomian hingga pendidikan. Ini semua masih perlu kita perjuangkan,” tandas putri politisi Bambang Sadono tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris DPD Golkar Jateng tersebut juga menjelaskan, dari 13 dapil di Jateng, Partai Golkar juga mengambil kebijakan penempatan minimal 30 persen caleg perempuan untuk duduk di nomor urut 1. “Jadi dari 13 dapil,minimal ada 4 dapil yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1. Selain itu, sesuai dengan aturan kuota 30 persen, maka dari 8 caleg di setiap dapil,minimal ada dua caleg perempuan,” tandas bacaleg dari Dapil V Jateng ini.

Kebijakan ini, juga sesuai Peraturan KPU Nomor 7/2013 tentang Pencalonan DPR dan DPRD, di mana daftar calon yang diajukan partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan (dapil), wajib memenuhi syarat afirmasi sebagaimana diatur UU Nomor 8 / 2012. Jika tidak memenuhi ketentuan itu, maka KPU menyatakan daftar calon partai di suatu dapil tidak memenuhi syarat. Partai harus memperbaiki daftar calon, sehingga memenuhi keterwakilan pencalonan perempuan di tiap dapil 30 persen. R01