Akhiri Polemik Uang Pangkal, Unnes Libatkan Mahasiswa dalam Survei Calon Mahasiswa Baru

34
MEMAPARKAN – Perwakilan mahasiswa saat menyampaikan argumentasi dalam Debat Terbuka Polemik Uang Pangkal di Auditorium Prof Wuryanto Kampus Sekaran Gunungpati, kemarin.

SEMARANG – Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman menandaskan ada argumentasi yuridis, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan uang pangkal. Hal tersebut ditegaskannya dalam Debat Terbuka Polemik Uang Pangkal di Auditorium Prof Wuryanto Kampus Sekaran Gunungpati, kemarin.

“Pada prinsipnya, pemberlakuan uang pangkal dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial. Kita berharap mahasiswa dapat menerima kebijakan tersebut, karena dirancang untuk mendukung kemajuan Unnes,” paparnya.

Debat tersebut menjadi puncak polemik uang pangkal yang berjalan beberapa waktu lalu. Tampil mewakili mahasiswa, hadir Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unnes Rokhil Novayana dan Siti Kholifah, Presiden BEM Fakultas Hukum (FH) Syafrudin Jamal, dan Presiden BEM Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Agung Setyo Nugroho.

Sementara itu, Rokhil Novayana berargumentasi uang pangkal tidak sesuai sejarah pemberlakuan uang kuliah tunggal (UKT) . Menurutnya, UKT diciptakan agar perguruan tinggi tidak lagi memungut uang pangkal. “Kita berharap agar kegiatan ini ada keberlanjutannya dan usulan-usulan yang telah disampaikan dapat direalisasikan,” tandasnya.

Meski secara formal tidak disepakati keputusan akhir, pihak Rektorat Unnes tetap memberlakukan kebijakan uang pangkal tersebut. Disatu sisi, untuk menjamin kebijakan tersebut dilaksanakan secara berkeadilan, pihaknya akan melibatkan mahasiswa dalam survei calon mahasiswa baru, proses banding uang pangkal dan  uang kuliah tunggal. R01