Cegah Celah Korupsi, Jateng Segera Bentuk ULP Mandiri

22

SEMARANG – Sektor pengadaan barang dan jasa, dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Termasuk kondisi pasar, lingkungan global, dan perubahan teknologi . Dinamika tersebut menuntut pemerintah, mengadopsi sistem pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

“Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, seringkali menjadi celah terjadinya korupsi. Mengantisipasi hal ini, Pemprov Jateng akan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mandiri. Nantinya akan melayani proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik,” papar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono disela Rapat Koordinasi Antarpemangku Kepentingan untuk Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang Jasa, di Gedung B Lantai 5 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (18/7).

Ditandaskan, ULP mandiri bersifat permanen struktural setara eselon dua tersebut, ditargetkan rampung akhir bulan Juli ini. “Pengadaan barang dan jasa dengan baik, memang menjadi prioritas kita. Untuk itu, prinsip efisien dan efektif terus dilakukan, demi mencegah terjadinya pelanggaran dalam bentuk korupsi dan kolusi,” tandasnya.

Lebih jauh diterangkan, pihaknya berkomitmen dan konsisten untuk mendukung arah kebijakan dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Kita harapkan ULP Jateng ini bisa menjadi Center of Excellence (CoE). ULP Jateng bersama ULP Jabar dan Jatim akan dijadikan CoE di tingkat nasional,” ujarnya.

Sri Puryono membeberkan, berdasarkan data yang dirilis oleh LKPP hingga akhir September 2017, jumlah ULP yang sudah terbentuk sebanyak 592. Terdiri dari ULP permanen berdiri sendiri sebanyak 24, ULP permanen struktural sebanyak 203, dan ULP permanen berbentuk ad hoc sebanyak 365.

“Mulai 2018 pengadaan barang jasa berdasarkan perintah gubernur adalah melalui ULP LPSE. Teman-teman kabupaten/ kota harus siap, untuk menjadi pusat unggulan layanan di bidang pengadaan barang dan jasa. Pemkot Semarang sudah menerbitkan e-katalog lokal/ daerah. Saya harap kabupaten/ kota lainnya, bisa studi komparasi ke Pemkot Semarang,” tandasnya.

Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya menambahkan, selain penggunaan anggaran optimal, kualitas belanja barang dan jasa juga harus makin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kualitas belanja kita harus makin baik, manfaatnya jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga harus punya kelembagaan pengadaan yang benar dan didukung SDM yang mumpuni. Kelembagaan itu ada strukturnya, aturan SOP-nya,” terang Salusra Widya.

Ditambahkan, dari sisi kelembagaan, perlu pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) yang bersifat permanen. Unit tersebut diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah dan tersertifikasi, serta bekerja penuh waktu sebagai pengelola pengadaan secara profesional.

“Kita harus punya UKPBJ yang permanen. Kalau zaman dulu pimpro itu ad hoc semua. Ketika ditunjuk jadi pimpro, tahun depan bisa ganti. Dengan model ad hoc seperti itu, proses pembelajaran tidak berjalan. Tidak ada akumulasi pengetahuan dan keahlian di bidang pengadaan. Dengan kita beri ‘rumah’ (UKPBJ), ada aturan dan sistemnya, dokumentasi terjaga, proses pembelajaran berlangsung dan ilmu pengadaan bisa terus bertambah sehingga makin lama makin baik, makin profesional,” paparnya.R01